NgamprahPemerintahanRagam Terkini

Inspektorat KBB Selidiki Bantuan Belanja Modal Traktor Distan

NGAMPARAH— Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat tengah menyelidiki terhadap pengadaan traktor tahun anggaran 2019 pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan KBB.

Klarifikasi dilayangkan melalui surat tugas Nomor: 700/316/SPT/Itda dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 700/Kep 75- ODA 2019 Tentang Program Kerja Pengawas Inspektorat Daerah. “Hasil belum bisa kami umumkan saat ini,” ujar Kepala Inspektorat Daerah KBB, Yadi Azhar ditemui wartawan di ruang kerjanya baru-baru ini.

Status belanja modal dalam pengadaan traktor, Yadi memastikan, traktor yang dipinjamkan kepada pihak ketiga atau kelompok tani, secara aturan mesti ada wujud fisiknya sesuai dengan surat keputusan penetapan bupati. “CPCL (Calon Petani Calon Lokasi) harus jelas, juga fisiknya harus ada,” sebut Yadi.

Bagaimana jika traktor itu tidak ada dari kelompok tani? Yadi mengatakan, kelompok tani penerima bantuan pinjaman traktor tersebut, wajib mengganti sesuai dengan harga baru traktor tersebut.

Catatan Inspektorat, traktor yang dibagikan ada dua jenis. Yakni hand traktor capung dengan harga Rp 12 juta/unit dan hand traktor type 6,5 dengan harga Rp 22 juta/ unit. Inspektorat sendiri memastikan, bukan 1000 traktor yang dibagikan oleh Menteri Pertanian dan Pemda KBB kepada kelompok tani beberapa waktu lalu, seperti gebyar diberitakan di berbagai media massa. Tapi traktor yang dibagikan hanya berjumlah 223 unit traktor, dan alat pendukung pertanian lainnya.

“Kalau disinyalir traktor itu tidak ada, berarti kelompok masyarakat penerima bantuan harus mengganti karena selama lima tahun tidak boleh dipindah tangan kan sesuai dengan Perbup No 81 Tahun 2017 soal barang aset milik daerah , karena setatusnya barang milik daerah,” sebut Yadi.

Pihaknya juga meminta kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk melengkapi dokumen sesuai dengan Perbup No 81 Tahun 2017 soal barang aset milik daerah. “Jadi banyak dokumen yang mesti dilengkapi oleh distan dalam pemeriksaan ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra DPRD KBB, Sundaya khawatir jika masalah bantuan traktor tidak beres, akan berimbas kepada diclaimer bagi KBB berdasarkan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Ya kalau aset pemda, minimal mesti dimplentalisir karena belum ada proses hibah, makanya kami akan melakukan cek lapangan, karena berdasarkan kabar, sebagain tidak sesuai dengan CPCL (Calon Penerima, Calon Lokasi),” tandasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) menyalurkan bantuan sebanyak 1.000 traktor dan sejumlah alat-alat pertanian lainnya kepada para petani di KBB, Kamis (21/3/2019). Bantuan itu diserahkan langsung oleh Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, disaksikan Wabup KBB Hengki Kurniawan dan Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. ***

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close