KesehatanNgamprahPolitikRagam Terkini

Puskesmas Cimareme Keluhkan Pelayanan 1×24 Jam

NGAMPARAH–Pelayanan kesehatan 1×24 jam menjadi permasalahan di Puskesmas Cimareme, Kecamatan Ngamparah KBB saat kunjungan kerja Komisi IV DPRD KBB, Kamis (31/10/2019). Sementara, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Kesehatan, sudah memberlakukan pelayanan 1×24 jam di Puskesmas Cimareme. “Jelas ini sangat mengganggu tugas kami melakukan tindakan preventif pelayanan kesehatan di lapangan,” keluh Kepala Puskesmas Cimareme, drg Roekmini Ambarwati di hadapan Komisi IV.

Imbas kebijakan itu, Roekmini mengaku banyak dikeluhkan masyarakat. Pelayanan seperti di posyandu menimbang balita, memeriksa ibu hamil, juga membawa pasien sakit tidak terlayani secara maksimal. “Kebijakan itu juga sarana dan prasarana tidak ditunjang. Bahkan petugas mengeluhkan pengeluaran menjadi membengkak tidak sebanding dengan penghasilan,” katanya.

Selama diberlakukan 1x 24 jam, Roekmini mengatakan, tidak ada pasien yang berobat malam hari ke puskesmas. “Pernah ada pasien kena serangan jantung. Tapi di kami tidak ada alatnya, ya kita rujuk ke Rumah Sakit Kharisma Cimareme. Kata keluarga pasien, apa gunanya dibuka pelayanan 1×24 jam kalau akhirnya sampai dirujuk ke rumah sakit,” ungkap Roekmini menirukan perkataan keluarga si pasien.

Keterbatasan personel menjadi hambatan juga pemberlakukan shif. Satu petugas hanya libur empat kali dalam satu bulan. “Kalu dinas malam bererti saya sudah kehilangan enam petugas pada siang hari. Ya susah untuk melakukan koordinasi juga,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD KBB, Bagja Setiawan mengatakan, kunjungan dilakukan untuk memastikan soal persiapan peningkatan status Puskesmas Cimareme. Yakni, mulai dari ketersedian ruangan, juga tingkat pelayanan 1×24 jam. “Kami juga ingin memastikan apakah pihak puskesmas sudah siap menerima atau tidak dengan pelayanan kesehatan 1×24 jam itu,” kata Bagja.

Jika memang tidak siap untuk pelayanan tersebut, lanjut Bagja, pihaknya akan mengkaji ulang peraturan yang sudah ditetapkan Pemkab Bandung Barat tersebut. “Kalau pihak puskesmas pasti mengikuti saja. Makanya efekti atau tidaknya pelayanan 1×24 jam harus menjadi bahan pertimbangan juga,” kata politisi PKS ini.

Bagja juga menyinggung soal persiapan peningkatan status Badan Umum Layanan Daerah (BULD) seluruh puskesmas yang ada di KBB. Selain itu soal adanya keberatan Dokter Praktik Perorang (DPP) . “Nah kami juga perlu tahu tanggapan dari puskesmas seperti apa,” tandas Bagja.

Kunjungan kerja Komisi IV DPRD KBB dipimpin langsung Ketua Komisi IV Bagja Setiawan dengan anggota Saepudin, Nevi Hendri, Iwan Setiawan, Cecep Sudrajat, Amung Makmur, Ahmad Kosasih, Asep Muslim, Meti Melani, Rahmat Mulyana dan Asep Sopyan. ***

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close