PadalarangPolitikRagam Terkini

Diminta Bareng BPK, Komisi II Bakal Sidak Gudang Traktor

PADALARANG– Belanja modal pembelian alat pertanian traktor oleh Dinas Pertanian KBB kembali mendapat sorotan. Politisi Senior PDI Perjuangan KBB, Jejen Zaenal Arifin menduga adanya jual beli traktor tersebut. Jejen pun sebagai mantan anggota DPRD KBB Komisi II mengatakan, pengadaan traktor di Dinas Pertanian Bandung Barat adalah belanja modal. Manakala belanja modal, sudah barang tentu traktor itu menjadi aset oemda. “Jadi sangat mudah untuk menelusurinya. Lakukan saja sidak oleh komisi II ke gudangnya masih ada atau tidak traktornya,” kata Jejen kepada regam daerah, Selasa (5/11/2019).

Politisi Senior PDIP KBB Jejen Zaenal Arifin

Jejen menyarankan, Komisi II untuk meminta pendampingan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat. “Setidaknya BPK dapat menyaksikan dan membantu menghitung apakah jumlah traktor yang ada di gudang sesuai dengan pagu anggaran yang sudah dilaksanakan atau tidak,” katanya.

Ketua Komisi II DPRD KBB, Sundaya membenarkan pihaknya berencana akan menggelar sidak ke gudang penyimpanan traktor tersebut. “Memang betul kami akan sidak. Nanti wartawan kami ajak,” kata Sundaya.

Kepala Inspektorat Daerah KBB, Yadi Azhar membenarkan traktor yang dibagikan Dinas Pertanian KBB statusnya belanja modal dalam pengadaan traktor 2019. Yadi memastikan, traktor yang dipinjamkan kepada pihak ketiga atau kelompok tani, secara aturan mesti ada wujud fisiknya sesuai dengan surat keputusan penetapan bupati. “CPCL (Calon Petani Calon Lokasi) harus jelas, juga fisiknya harus ada,” sebut Yadi.

Bagaimana jika traktor itu tidak ada dari kelompok tani? Yadi mengatakan, kelompok tani penerima bantuan pinjaman traktor tersebut, wajib mengganti sesuai dengan harga baru traktor tersebut.

Catatan Inspektorat, traktor yang dibagikan ada dua jenis. Yakni hand traktor capung dengan harga Rp 12 juta/unit dan hand traktor type 6,5 dengan harga Rp 22 juta/ unit. Inspektorat sendiri memastikan, bukan 1000 traktor yang dibagikan oleh Menteri Pertanian dan Pemda KBB kepada kelompok tani beberapa waktu lalu, seperti gebyar diberitakan di berbagai media massa. Tapi traktor yang dibagikan hanya berjumlah 223 unit traktor, dan alat pendukung pertanian lainnya.

“Kalau disinyalir traktor itu tidak ada, berarti kelompok masyarakat penerima bantuan harus mengganti karena selama lima tahun tidak boleh dipindah tangan kan sesuai dengan Perbup No 81 Tahun 2017 soal barang aset milik daerah , karena setatusnya barang milik daerah,” sebut Yadi.

Pihaknya juga meminta kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk melengkapi dokumen sesuai dengan Perbup No 81 Tahun 2017 soal barang aset milik daerah. “Jadi banyak dokumen yang mesti dilengkapi oleh distan dalam pemeriksaan ini,” pungkasnya. ***


Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close