NgamprahPemerintahanRagam Terkini

Fisik Bantuan Traktor tak Jelas, Bisa Jadi Pidana

NGAMPARAH– Pengamat Ilmu Pemerintahan dan Politik, Universitas Nurtanio (Unur), Djamu Kertabudhi mengatakan, dalam konteks administrasi pemerintahan tidak bisa serta merta dilakukan pergantian aset yang raib oleh pihak pemegang atau penanggung jawab.

Jawaban Djamu itu menyikapi, belanja modal traktor yang merupakan aset daerah, tak jelas juntrungannya.

“Ya harus melalui proses tuntuntan ganti rugi yang dilakukan tim tuntutan ganti rugi yang diketuai Sekda KBB melalui penandatanganan naskah tanggung jawab mutlak,” kata Djamu, Rabu (6/11/2019).

Selanjutnya, kata Djamu, naskah ini sebagai bahan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK). “Hal ini tidak berarti menutup kemungkinan kasus pidananya. Akhirnya yang menarik di KBB adalah persoalan selalu bermunculan tanpa henti,” katanya.

Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat sedang gencarnya menyoroti keberadaan Tltraktor yang ada di kelompok tani. Sebab, pengadaan traktor ini bersumber dari Belanja Modal APBD Dinas Pertanian KBB. Dengan demikian statusnya aset milik Pemda KBB. Hasil pemeriksaan inspektorat menunjukkan keberadaan mesin traktor ini ada yang tidak jelas. Sehingga pemegang diwajibkan menggantinya. Bahkan salah seorang politikus senior PDIP KBB mantan Anggota DPRD KBB menduga mesin traktor ini telah diperjualbelikan. ****


Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Back to top button
Close