NgamprahPemerintahanRagam Terkini

Buruh Tak Akan Paksa Bupati Keluarkan Rekom UMK, Asal….

NGAMPARAH– Serikat pekerja Kabupaten Bandung Barat mulai membuka komunikasi dengan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna jelang penetetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2020. Adalah KC SPMI KBB menggelar audensi dengan bupati untuk mengingatkan November mesti ada yang sudah direkomendasikan terkait penetapan UMK. “Setiap tahun selalu muncul dua angka dalam penetapan UMK. Baik itu angka Apindo maupun serikat perkerja. Makanya kami minta bupati agar pro pekerja,” ujar Ketua KC SPMI KBB, Dede Rahmat ditemui usai rakor, Kamis (14/11/2019)

Buruh tidak akan memaksakan bupati mengeluarkan rekomendasi nilai UMK sesuai keingannya. “Yang terpenting jangan sesuai dengan PP 78,” tegasnya.

Berapa angka yang minta buruh? Dede menyerahkannya kepada dewan pengupahan. “Rapat survei pasar sedang dilakukan dewan pengupahan untuk menentukan kebutuhan hidup layak,” sebutnya.

Kendati begitu, serikat buruh menargetkan sekitar 15% untuk kenaikan UMK 2020. “Itu berdasarakan beberapa kenaikan yang hampir rata-rata 20% seperti tarif tol, BPJS ya kami minta naiknya sekitar 15% dari UMK lama ,” tuturnya.

Ditemui ditempat yang sama, Kepala Dinas Tenagakerja KBB, Iing Solihin mengatakan, pihak pemerintah sudah siap untuk membahas kenaikan UMK pada 2020. “Kami akan tindaklanjutinya rapat pembahasan UMK pada Senin (18/11/2019),” tandasnya. ***

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close