NgamprahPemerintahanRagam Terkini

‘Utang’ ke Kontraktor Dibayarkan Sebelum Anggaran Perubahan

NGAMPRAH– Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) memastikan bakal mencairkan 100 paket pekerjaan kontraktor dengan total nilai kurang lebih Rp 60 miliar yang belum sempat terbayarkan pada akhir tahun 2019 lalu.

“Mudah-mudahan sebelum perubahan (anggaran), kita tunggu saja,” ujar Kepala Dinas DPKAD KBB, Agustina Piryanti ditemui wartawan di ruang staf kerjanya, Kamis (9/1/2019).

Kepastian pencairan itu merujuk pada Peraturan Dalam Negeri No 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Pasal 26 angka 41 menyebutkan, pemerintah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan.

Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2020 untuk selanjutnya dituangkan dalam perda perubahan tentang perubahan APBD 2020 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukam perubahan APBD tahun 2020.

“Jadi kami juga tergantung rekap SPP (Surat Permohonan Pembayaran dan SPM (surat perintah membayar) dari dinas yang tidak terbayarkan kemarin. Setelah direkap kita mengubah peraturan bupati tentang APBD sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri No 33,” sebutnya.

Menurut Agustina, setelah peraturan bupati (Perbup) selesai, dinas bisa mengajukan pencairan kembali hasil pekerjaan para rekanan kontraktor.

“Nanti kita bayar. Kecepatan itu tergantung dinas bukan tergantung saya. Ngapain saya ngedodorong dinas cepet mana SP2D-nya (Surat Perintah Pencairan Dana ) walaupun saya ikut ngerekap. Tapi kan walau ikut merekap dokumennya masih di dinas,” ungkapnya.

Kendati begitu juga, sebut Agustina, sebelum mengubah peraturan bupati mesti dijadikan dulu Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) APBD 2020. “Ini juga kita mesti lapor dulu ke gubernur terus kemana. Setelah beres baru kita mengubah ini, kan kita sudah punya ini Perbup No 69 tentang penjabaran APBD 2020, si perbup nomor itu nanti yang diubah kembali untuk bisa memasukan piutang pemda, langsung lah kita bayar,” terangnya.

Agustina menegaskan, pihaknya tidak bisa asbun alias asal bunyi terkait itu. “Namun itu semuanya ada aturannya,” ungkapnya. Agustina juga membenarkan 100 paket pekerjaan kontraktor atau Rp 60 miliaran yang belum terbayarkan. (wie)

Editor M Bowie

Tags

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close