HukumNgamprahRagam Terkini

Kasus Traktor Kapan Dituntaskan APH?

NGAMPRAH— Polemik masalah bantuan traktor belanja modal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KBB 2019 terus mencuat. Publik masih bertanya, kapan kasus yang merugikan negara tersebut dituntaskan oleh aparat penegak hukum (APH)?

“Pengadaan traktor ini miliaran rupiah kalau diuangkan. Itu uang rakyat tapi dipakai oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan politik memperkaya diri. Saya masyarakat Bandung Barat sudah tahu Ini (kasus traktor) sudah masuk ranah hukum. Seharusnya segara diproses agar jelas status hukumnya, nasib traktor juga penerima manfaat,” ujar mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD KBB, Jejen Zaenal Arifin kepada redaksi, Rabu (22/1/2020).

Jejen mengatakan, situasi KBB banyak permasalah hukum yang mencuat, jangan sampai tidak jelas status hukumnya. “KBB ini dah semarawut beberapa persoalan yang menyengkut hukum mencuat jangan sampai gak jelas setatus hukumnya,” sebutnya.

Beberapa persoalan hukum di Bandung Barat, politisi senior PDI Perjuangan mendesak aparat penegak hukum segara dituntas. “Bukan hanya masalah traktor saja. Tapi semua pelanggaran hukum secara kasat mata masyarakat Bandung Barat tahu yang membuat publik bertanya,” sebutnya.

Tidak hanya masalah status hukum bantuan traktor, Jejen juga menyoroti soal kasus tenaga kerja kontrak (TKK) yang membludak di Pemkab Bandung Barat. “TKK yang senior dibikin ngambang sedangkan yang baru direkrut oleh siapa? Harus ada kejelasan karena KBB ini bukan milik orang perorang,” sindirnya.

Diakhir wawancara, Jejen mengucapakan belasungkawa atas wafatnya tokoh pemekaran Kabupaten Bandung Barat, H Endang Anwar. “Tapi sampai beliau (H. Endang Anwar) tidak senang dengan kondisi Bandung Barat hari ini. Makanya harapan saya jika sudah bergulir di ranah hukum ada tindak lanjut jangan ngendap, tapi semua realisasinya seperti apa? semua menggantung bersalah atau tidak bersalah,” tuturnya. ****

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Berita Terkait

Back to top button
Close
Close