NgamprahPemerintahanRagam Terkini

Program Pengentasan Kemiskinan di KBB Masih Seremoni

NGAMPRAH– Rapat Koordinasi (Rakor) antarsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, menyampaikan beberapa point penting dalam program capaian sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KBB.

Salah satunya adanya pengentasan kemiskinan di KBB hingga tahun 2023. Saat ini, angka kemiskinan KBB 11,6% ditargetkan hingga 2023 turun menjadi 9,3%.

Sayangnya, rakor tidak melibatkan bidang yang berkopeten membahas masalah itu. Rekor hanya dihadiri, Dinas Sosial KBB serta unsur kecamatan, dan beberapa lembaga di bawah dinas sosial.

“Mengentas kemiskinan tidak bisa paradok satu instansi sendiri. Tapi harus ada koordinasi dengen berbagai leading sektor terkait juga,” ujar Pengamat Sosial dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung, Ujang Rohman, Senin (24/2/2020).

Menurut Ujang, ada tiga aspek dalam mengatasi kemiskinan. Yakni soal kesenjangan pendidikan di masyarakat. “Harus tahu berapa sih data orang miskin? rata-rata usia berapa?,” sebutnya.

Aspek kesehatan, kata Ujang, banyak aspek masyarakat yang dikategorikan miskin. Selanjutnya, aspek kesejahteraan berkaitan dengan daya beli masyarakat. “Hari ini kan tidak jelas berapa datanya di KBB. Program yang saat ini digulirkan sifatnya hanya seremoni tidak menunjang dalam aspek targetan-targetan angka menurunkan kemiskinan,” tuturnya.

Program Bupati Bandung Barat, salah satunya menurunkan angka kemiskinan harus sinergi dengan seluruh element yang di dalamnya adalah lembaga-lembaga yang didirikan oleh pemerintah

“Misalkan karang taruna sebagai lembaga teknis masalah kepemudaan, dan bagaimana caranya meningkatkan indeks pembangunan pemuda (IPP), di KBB IPP masuk 17 besar di tingkat provinsi Jawa Barat. Secara nasional Jawa Barat peringkat 34 artinya sangat rendah,” katanya.

Aspek yang menjadi tolak ukur pengentasannya, sebut Ujang, problem pengangguran di kalangan pemuda dengan usia produktif. Dalam undang-undang disebutkan usia produktif 16-30 tahun. “Hari ini berapa sih mereka (pemuda) dalam posisi menganggur. Bagaimana solusinya agar tidak menganggur seperti apa? Ini harus dirumuskan dengan baik,” terang Ketua Karang Taruna KBB ini.

Lima bidang IPP dengan 15 indikator, sebut Ujang, harus bisa diselesaikan oleh Pemerintah Bandung Barat, dengan harapan IPP KBB akan sangat baik. “Minimal kita bisa bersaing di 27 kota/kabupaten yang ada Jawa Barat. Kalau kita (KBB) masuk 16 sampai 5 besar sudah sangat luar biasa bisa bersaing dengan Kota Bandung, Bekasi atau depok yang IPP-nya sudah lebih tinggi. Sedangkan kita (KBB) masih diurutan ke- 17 sangat jauh,” ungkapnya.

Masalah itu, sebut Ujang, perlu ada keseriusan pemerintah bagaimana mengkoordinasikan keterlibatan pemuda untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, diantaranya problem pengentasan pengangguran. (wie)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close