EkonomiLembangRagam Terkini

Tujuh Bumdes di KBB Sukses

LEMBANG– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat serius mendobrak peningkatan ekonomi masyarakat kecil menenagah.

Salah satu upanya adalah pengoptimalan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang tersebar di 165 desa. Namun dari 165 desa yang ada di Bandung Barat, hanya ada 7 desa yang tercatat sudah terlihat maju.

Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna meminta pihak Bumdes lebih serius mengelolanya. “Ya caranya Bumdes harus mampu berinivasi agar usahanya lebih maju,” ujar Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutinas dalam acara Bimbingan Teknis Perencanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Hotel Panorama Lembang, baru-baru ini.

Orang nomor satu di KBB ini menyebutkan, inovasi bukan hanya dari sisi teknologi tapi juga bisnisnya. “Untuk itu penting bagi BUMDes melakukan inovasi karena jika membangun desa tanpa adanya inovasi maka akan jalan di tempat,” tuturnya.

Bupati mendorong adanya inovasi yang dilakukan di desa-desa dengan membantu dari sisi teknologinya.

Umbara menyarankan agar desa-desa yang sudah bagus infrastrukturnya untuk melakukan inovasi terbaru. Menurut dia, banyak persoalan di masyarakat yang membutuhkan solusi.

“Kami harap dalam sosialisasi ini ada bumdes yang bisa. Karena dengan adanya BUMdes masyarakat juga akan sejahtera,” terang dia.

Lebih lanjut Umbara memaparkan, implementasi Program Bumdes tersebut turut dibantu pendampingannya. Selain itu, desa-desa juga diberi arahan dengan bimbingan teknis agar dapat memunculkan inovasi-inovasi baru.

Dengan demikian, lanjutnya, desa-desa tersebut diharapkan bisa menjadi motor bagi desa-desa lain yang akan mencontoh inovasi yang berhasil dikembangkan.

“Mudah mudahan Hari ini sudah kita siapkan narasumber konsultan dan sebagainya oleh kepala DPMPTSP dengan jajarannya mudah mudahan ada solusi yang terbaik. Dan kami pemerintah akan bantu seluruh kepentingan kepentingan pelaku usaha masyarakat bandung barat,” papar Umbara.

Umbara mengatakan, jauh sebelum Undang-Undang Desa diterapkan, program tentang penguatan ekonomi desa di dalamnya penguatan Bumdes sudah dilakukan. Adapun salah satu kebijakan Pemkab Bandung Barat dalam penguatan pengembangan Bumdes yaitu, diterapkan Peraturan Bupati Bandung Barat No 16 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. “Di samping itu telah dilakukan revitalisasi seluruh bumdes dengan berbagai bantuan baik dari pemerintah kabupaten, provinsi dan Kemndes. Namun kenyataannya ironis setelah evaluasi program yang diluncurkan pemerintah desa belum optimal dalam pengelolaannya,” sebutnya.

Kepala Dinas Pemerdayaan Masyarakat Desa (DPMD) KBB, Wandiana mengatakan, setelah ditetapkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permemdes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tlTentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Bumdes, pemerintah desa harus lebih pro aktif, dan dominan dalam optimalisasi kegiatan Bumdes karena desa telah mempunyai dana desa.

“Kondisi tersebut desa sudah tidak lagi membiasakan diri menunggu uluran tangan dari pemerintah kebupaten, provinsi, dan pusat untuk mendapatkan hantuan stimulan dalam kegiatan pemerdayaan dan pembangunan ekonomi desa,” ungkapnya.

Wandi juga menyebutkan, diterbitkannya Permendes Nomor 11 Tahun 2019 dan Keputusan Mentri Desa Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa, diharapkan desa dapat melakukan dan mempunyai salah satu paket inovasi dalam pembangunan dan pemerdayaan desa. “Soal itu optimalisasi bumdes dapat dimasukan sebagai salah satu program inovasi desa terutama pembentukan bumdes bersama yang mana program tersebut dapat memberikan solusi untuk merevitalisasi bumdes-bumdes yang sudah ada,” tandasnya. (***)





Digiprove sealCopyright secured by Digiprove

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close